Kewarganegaraan di Era Global

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) tidak bisa diisolasi dari kecenderungan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan manusia di manapun ia hidup. Dalam konteks globalisasi ini beberapa ahli memberikan penekanan pada fungsi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun warganya. Sabatini, Bevis, dan Finkel, (1998) menekankan pada pentingnya program Pendidikan Kewarganegaraan yang memfokuskan pada tema-tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagaimana hasil studi “The Impact of Civic Education Program on Political Participation and Democratic Attitudes” yang merekomendasikan bahwa ” Civic Education program should focus on themes that are immediately relevant to people daily lives”. Program pendidikan kewarganegaraan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk “ … a curriculum geared to development of “world citizens” who are capable of dealing with the crises” (Cogan dan Derricot, R.: 1999:37), yakni seperangkat kurikulum yang diarahkan pada pengembangan warga dunia yang mampu mengelola krisis. Di sisi lain, Cogan (1998) menyoroti pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan “multidimensional citizenship”. Warga negara multidimensional ini memiliki lima atribut pokok yakni: “ …a sense of identity; the enjoyment of certains rights; the fufilment of corresponding obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of basic societal values “ Dengan kata lain secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan warga negara yang memiliki lima ciri utama, yaitu jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Karakteristik tersebut menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada konsep “contextualized multiple intelligence” dalam nuansa lokal, nasional, dan global (Cheng: 1999). Hal ini sejalan dengan teori multi kecerdasan (multiple intelligences) dari Gardner (1983) yang dianggap sebagai pendekatan pembelajaran yang lebih objektif dalam menggali dan mengembangkan kemampuan setiap individu siswa sesuai dengan potensi atau kecerdasan orisinilnya. Dalam menghadapi kecenderungan globalisasi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”. Selain sebagai value-based education, dalam era global Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi (Civic Education for democracy). Oleh karena itu hendaknya Pendidikan Kewarganegaraan mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi, yakni demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya (supremacy of law/rule of law) yang didasarkan pada fondasi sepuluh pilar demokrasi (The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy) yang menjadi dasar pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang baru.
Apapun penekanannya semua bermuara pada pembangunan civic competence (kompetensi kewarganegaran). Aspek-aspek civic competences tersebut meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition). Hal ini secara konseptual dan teoritik sejak tahun 1994 telah diajukan oleh Center for Civic Education dalam National Standards for Civics and Government (Branson,1998)
Dengan demikian terdapat beberapa keharusan dan tuntutan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan di era global, baik dalam kajian disiplin ilmu, kurikulum, dan pembelajaran. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu diadakan suatu forum ilmiah untuk mengkaji fungsi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan di era global